Wednesday, November 15, 2017

PERMENDIKBUD 2013

NOMOR JUDUL/TENTANG PDF FILE
1 ORGANISASI DAN TATA KERJA KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA
2 STATUTA UNIVERSITAS CENDERAWASIH
3 KRITERIA KELULUSAN PESERTA DIDIK DARI SATUAN PENDIDIKAN DAN PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAHMADRASAHPENDIDIKAN KESETARAAN DAN UJIAN NASIONAL
4 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 58 TAHUN 2012 TENTANG BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH
5 RINCIAN TUGAS UNIT KERJA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL
06 TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
7 PEDOMAN PENATAAN PEGAWAI BERBASIS KOMPETENSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
8 PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH TAHUN ANGGARAN 2013
9 PEMBERIAN PELAYANAN BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PEMBERIAN KESAKSIAN TERHADAP KASUS HUKUM DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI
10 SISTEM AKUNTANSI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
11 SISTEM AKUNTANSI UNIVERSITAS NEGERI MALANG
12 PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN DASAR TAHUN ANGGARAN 2013
13 SISTEM AKUNTANSI UNIVERSITAS DIPONEGORO
14 PENDIRIAN ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI
15 PENDIRIAN ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK NEGERI SAMBAS
16 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 37 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
17 SISTEM AKUNTANSI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
18 SISTEM AKUNTANSI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
19 SISTEM AKUNTANSI UNIVERSITAS LAMPUNG
20 SISTEM AKUNTANSI UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
21 PEMBERIAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN
22 RINCIAN TUGAS UNIT KERJA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
23 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATENKOTA
24 PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJABANTUAN SOSIAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN YANG DITUGASKAN KEPADA PEMERINTAH PROVINSI PEMERINTAH KABUPATENKOTA DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2013
26 PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN KEPADA GUBERNUR DALAM PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2013
27 RINCIAN TUGAS MUSEUM NASIONAL
28 RINCIAN TUGAS BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
29 RINCIAN TUGAS BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA
30 RINCIAN TUGAS BALAI PELESTARIAN SITUS MANUSIA PURBA SANGIRAN
31 RINCIAN TUGAS MUSEUM BASOEKI ABDULLAH
32 RINCIAN TUGAS BALAI KONSERVASI BOROBUDUR
33 RINCIAN TUGAS BALAI ARKEOLOGI
34 RINCIAN TUGAS GALERI NASIONAL INDONESIA
35 RINCIAN TUGAS SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM
36 RINCIAN TUGAS MUSEUM PERUMUSAN NASKAH PROKLAMASI
37 RINCIAN TUGAS MUSEUM SUMPAH PEMUDA
38 PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENILIK DAN ANGKA KREDITNYA
39 PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PAMONG BELAJAR DAN ANGKA KREDITNYA
40 RINCIAN TUGAS MUSEUM KEBANGKITAN NASIONAL
41 RINCIAN TUGAS MUSEUM BENTENG VREDEBURG YOGYAKARTA
42 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA
43 RINCIAN TUGAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH DAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
44 RINCIAN TUGAS PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
45 RINCIAN TUGAS LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KEPALA SEKOLAH
46 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS PADJADJARAN
47 STATUTA UNIVERSITAS ANDALAS
48 PENDIRIAN PERUBAHAN DAN PENCABUTAN IZIN AKADEMI KOMUNITAS
49 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS SAM RATULANGI
50 RINCIAN TUGAS BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL DAN INFORMAL
51 PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
52 RINCIAN TUGAS UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
54 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
55 BIAYA KULIAH TUNGGAL DAN KULIAH TUNGGAL PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI DILINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
56 INSTITUT PERTANIAN BOGOR SEBAGAI INSTITUT INDUK BAGI PUSAT REGIONAL THE SOUTHEAST ASIAN REGIONAL CENTRE FOR TROPICAL BIOLOGY
57 PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAHASA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PENJAMAINAN MUTU PENDIDIKAN SEBAGAI INSTITUSI INDUK BAGI PUSAT REGIONAL THE SOUTHEAST ASIAN MINISTERS OF EDUCATION ORGANIZATION REGIONAL CENTRE FOR QUALITY IMPROVEMENT OF TEACHERS AND EDUCATION PERSONNEL IN LENGUAGE
58 PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN MATEMATIKA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PENJAMAINAN MUTU PENDIDIKAN SEBAGAI INSTITUSI INDUK BAGI PUSAT REGIONAL THE SOUTHEAST ASIAN MINISTERS OF EDUCATION ORGANIZATION REGIONAL CENTRE FOR QUALITY IMPROVEMENT OF TEACHERS AND EDUCATION PERSONNEL IN MATHEMATICS
59 PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PENJAMAINAN MUTU PENDIDIKAN SEBAGAI INSTITUSI INDUK BAGI PUSAT REGIONAL THE SOUTHEAST ASIAN MINISTERS OF EDUCATION ORGANIZATION REGIONAL CENTRE FOR QUALITY IMPROVEMENT OF TEACHERS AND EDUCATION PERSONNEL IN SCIENCE
60 UNIVERSITAS INDONESIA SEBAGAI INSTITUSI INDUK BAGI PUSAT REGIONAL THE SOUTHEAST ASIAN MINISTERS OF EDUCATION ORGANIZATION REGIONAL CENTRE FOR FOOD AND NUTRITION
61 SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEBAGAI INSTITUSI INDUK BAGI PUSAT REGIONAL THE SOUTHEAST ASIAN MINISTERS OF EDUCATION ORGANIZATION REGIONAL OPEN AND LEARNING CENTRE DI INDONESIA
62 SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN DALAM RANGKA PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU
53 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 008O2005 TENTANG STATUTA POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
64 STANDAR ISI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
65 STANDAR PROSES PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
66 STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN
61 SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEBAGAI INSTITUSI INDUK BAGI PUSAT REGIONAL THE SOUTHEAST ASIAN MINISTERS OF EDUCATION ORGANIZATION REGIONAL OPEN AND LEARNING CENTRE DI INDONESIA
67 KERANGKA DASAR DAN STRUKTUR KURIKULUM SEKOLAH DASARMADRASAH IBTIDAIYAH
68 KERANGKA DASAR DAN STRUKTUR KURIKULUM SEKOLAH MENENGAH PERTAMAMADRASAH TSANAWIYAH
69 KERANGKA DASAR DAN STRUKTUR KURIKULUM SEKOLAH MENENGAH ATASMADRASAH ALIYAH
70 KERANGKA DASAR DAN STRUKTUR KURIKULUM SEKOLAH MENENGAH KEJURUANMADRASAH ALIYAH KEJURUAN
71 BUKU TEKS PELAJARAN DAN BUKU PANDUAN GURU UNTUK PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
72 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS
73 PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG PENDIDIKAN TINGGI
74 PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH TAHUN ANGGARAN 2013
75 STATUTA UNIVERSITAS BENGKULU
77 PEDOMAN PEMBINAAN LEMBAGA KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DAN LEMBAGA ADAT
78 PEMBERIAN TUNJANGAN PROFESI DAN TUNJANGAN KEHORMATAN BAGI DOSEN YANG MENDUDUKI JABATAN AKADEMIK PROFESOR
76 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN KEPADA GUBERNUR DALAM PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2013
79 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAANDANA ALOKASI KHUSUSBIDANG PENDIDIKANDASAR TAHUN ANGGARAN 2013
80 PENDIDIKAN MENENGAH UNIVERSAL
81 PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
82 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 32 TAHUN 2012 TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
83 SERTIFIKAT KOMPETENSI
84 PENGANGKATAN DOSEN TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN DOSEN TETAP PADA PERGURUAN TINGGI SWASTA
81A IMPLEMENTASI KURIKULUM
85 STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN
86 ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
87 PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU PRAJABATAN
88 PENGANGKATAN DOSEN TIDAK TETAP DALAM JABATAN AKADEMIK PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI
89 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 78 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PROFESI DAN TUNJANGAN KEHORMATAN BAGI DOSEN YANG MENDUDUKI JABATAN AKADEMIK PROFESOR
90 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS SAMUDRA
91 PERUBAHAN KETIGAATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN GEDUNGKANTOR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
92 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN YANG DITUGASKAN KEPADA PEMERINTAH PROVINSI PEMERINTAH KABUPATENKOTA DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUANTAHUN ANGGARAN 2013
93 PEMBERIAN TUNJANGAN DARMASISWA KEPADA MAHASISWA ASING YANG BELAJAR DI INDONESIA DAN PEMBERIAN TUNJANGAN PENGELOLAAN PROGRAM DARMASISWA KEPADA LEMBAGA PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PROGRAM BEASISWA DARMASISWA
94 PENDIRIAN ORGANISASI DAN TATA KERJA AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PACITAN
95 BEASISWA UNGGULAN
96 BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
97 KRITERIA KELULUSAN PESERTA DIDIK DARI SATUAN PENDIDIKAN DAN PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAHMADRASAHPENDIDIKAN KESETARAAN DAN UJIAN NASIONAL
99 TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
100 PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2014
101 PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2014
102 PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAHMADRASAH PADA SEKOLAH DASARMADRASAH IBTIDAIYAH SEKOLAH DASAR LUAR BIASA DAN PROGRAM PAKET AULA
103 PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN KEPADA GUBERNUR DALAM PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2014
104 SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEBAGAI INSTITUSI INDUK BAGI 6 ENAM PUSAT THE SOUTHEAST ASIAN MINISTERS OF EDUCATION ORGANIZATION DI INDONESIA
105 PEJABAT PERBENDAHARAAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
106 WARISAN BUDAYA TAKBENDA INDONESIA
107 TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
108 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 58 TAHUN 2012 TENTANG BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH
109 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN JARAK JAUH PADA PENDIDIKAN TINGGI
110 PEMBERIAN KUASA KEPADA PEJABAT TERTENTU DAN PIMPINAN PERGURUAN TINGGI NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN PEMBERIAN DAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN